Suatu hari penulis dihadapkan pada situasi dalam suatu pernikahan. Kebiasaan di daerah kami di wilayah KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, biasanya yang punya hajat menikahkan anaknya akan memberikan "amplop" pada sang naib. Entah ada atau tidak aturan kenegaraannya, namun praktek ini udah lazim terjadi.
Suatu hari Minggu di bulan Oktober 2011 tetangga kami menikahkan anaknya di rumah. Dari sisi ekonomi tetangga saya tersebut bisa dikatakan pra sejahtera, karena hanya menempati kamar seluas kurang dari 30 meter2 dengan 3 orang anak, dengan pekerjaan sebagai karyawan rendahan di suatu pabrik susu. Sebagaimana lazimnya panitia oficcial KUA sudah menyiapkan jatah amplop buat petugas KUA. Syahdan, ternyata begitu usai menikahkan sang petugas langsung kembali dan tidak mengambil jatah amplop tersebut. Pikir si panitia "kadingaren ( tumben ) kok amplope ndak dibawa, lumayan bisa meringankan keuangan dari keluarga". Tapi apa yang terjadi tak lama berselang ada telepon dari KUA yang menyatakan kalau "jatah amplop minta di antar ke KUA, ditunggu di kantor".
Penulis jadi bertanya-tanya dalam hati yang:
a. Adakah aturannya? kalau ndak ada ini termasuk korupsi atau gratifikasi? anda kan udah digaji negara.
b. Kalau hanya berdasarkan kebiasaan timbul pertanyaan: kenapa tidak dipilah2, misalnya hanya mau
menerima amplop dari orang kaya saja. Ingat 50rb rupiah dari buruh pabrik, tukang becak setara
dengan kerja hampir 2 hari,setara dengan jatah makan keluarga hampir 4 hari. beda dengan 500rb dari
pejabat atau diektur yang mungkin cukup 1x tanda tangan.
c. apakah ini memang mental pns negeri kita, khususnya di "Depag"
Terlepas dari pertanyaan2 yang belum tertuang di sini para petugas dari KUA seyogyannya bermuhasabah; bahwa motto anda adalah "ikhlas beramal", bahwa anda adalah pelayan ummat yang seharusnya membantu umat dalam urusannya, bukan menjadikan umat sebagai ATM, bahwa anda pun harus ingat "KAPAN ANDA MENABUNG BUAT AKHIRATMU, BUAT MEMBANGUN SURGAMU DI AKHIRAT"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar